Anggaran Polri dalam pagu indikatif 2019 yang diajukan ke Komisi III DPR RI ternyata turun drastis dari tahun sebelumnya. Padahal, 2018-2019 ini merupakan tahun politik yang membutuhkan operasional keamanan yang memadai.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Abhan mengajukan tambahan pagu indikatif tahun 2019 saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (2/7).

Meski hampir seluruh kementerian dan lembaga tidak mengalami kenaikan anggaran dalam pagu indikatif, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menyampaikan setuju atas usulan lima mitra kerjanya untuk menambah anggaran.

Kebijakan perencanaan pada tahun 2021 telah mengalokasikan pagu indikatif prioritas Musrenbang Kecamatan senilai Rp2,7 miliar

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkap bahwa pagu indikatif KPU tahun 2021 adalah sebesar Rp2,048 triliun.

Sesmenpora Gatot S Dewa Broto mengusulkan Kebutuhan Tambahan Pagu Indikatif Kemenpora Tahun Anggaran 2021

Menpora memaparkan bahwa program-program Kemenpora 2021 dirumuskan guna menghasilkan outcome terwujudnya pemuda yang berkualitas dan berdaya saing

Komisi XI DPR RI belum menyetujui pagu indikatif anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2021 yang diusulkan sebesar Rp43,307 triliun.

KPK meminta tambahan anggaran sebesar Rp825 miliar kepada Komisi III DPR. Sebab, pagu indikatif anggaran yang diberikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak sesuai dengan usulan.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian 2022, Kementan mendapatkan Pagu Indikatif Rp14,51 triliun.